Bawaslu Halmahera Utara Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

TOBELO - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara, menggelar Deklarasi Tolak Politik Uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) pada pemilihan kepala daerah, (Pilkada) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024. (Senin,21/10/24). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Marahai Park Hotel tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Halmahera Utara, Bupati Halut diwakili Asisten I bidang pemerintahan, Nelson Sahetapi, Forum koordinasi pimpinan daerah, (Forkopimda) dan empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Toko Agama, Toko Masyarakat, Organisasi Kepemudaan (OKP), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Wartawan Persatuan Indonesia (AWPI), dan Ikatan Wartawan Online (IWO). 

Ketua Bawaslu Halmahera Utara, Ahmad Idris menyampaikan, dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan pilkada 2024 hingga pada hari pencoblosan dan perhitungan suara bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar serta bermartabat. 

"Ini upaya Bawaslu mengumpulkan semua komponen agar sama-sama menjaga pilkada 2024 berjalan baik," tuturnya. 

Dijelaskan, indeks kerawanan pilkada di Maluku Utara adalah kategori rawan politik uang dan politisasi SARA. Namun, dengan tanpa lelah dan henti, Bawaslu selalu mengingatkan hal tersebut karena dilarang oleh undang undang yang berlaku. 

"Semua pihak harus tunduk dan taat dengan aturan yang ada politik uang adalah merusak demokrasi kita dengan kegiatan ini semua elemen bukan hanya dilakukan serimonial belaka, tetapi harus berjalan dengan baik lancar dan aman." tandasnya.