Bawaslu Halut Perkuat SDM Penanganan Pelanggaran di Non Tahapan Pemilu

TOBELO - Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menggelar penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan pelanggaran Pemilu di masa non tahapan, Senin (19/10).

Kegiatan yang berfokus pada penguatan kelembagaan ini mengangkat tema "Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu".

Materi disampaikan langsung oleh staf Bawaslu Halut Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Sdr. Abdul Halil Hakim.

Dalam paparannya, Abdul Halil Hakim menegaskan bahwa masa non tahapan bukanlah masa istirahat bagi jajaran pengawas. Justru, periode ini menjadi momentum krusial untuk mematangkan kesiapan kelembagaan.

"Masa non-tahapan Pemilu bukan berarti aktivitas pengawasan dan pencegahan terhenti. Ini adalah periode krusial untuk memperkuat kelembagaan, mengasah kemampuan SDM, dan kesiapan kita dalam menghadapi Pemilu 2029 dan Pilkada 2031," tegas Halil di hadapan peserta.

Ia menjelaskan, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menjadi pedoman utama yang wajib dikuasai oleh seluruh jajaran sekretariat Bawaslu mulai dari tingkat kabupaten.

Pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme penanganan temuan dan laporan, mulai dari penerimaan, kajian awal, pleno, hingga penentuan status pelanggaran, akan menentukan kualitas penegakan keadilan pemilu.

"Jangan sampai ketika tahapan sudah berjalan, kita gagap dalam menangani laporan masyarakat. Di masa tenang inilah kita harus sudah tuntas memahami alur, formil-materiil laporan, hingga klasifikasi pelanggarannya apakah administrasi, pidana, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya," jelasnya.

Menurutnya, tantangan pelanggaran di non tahapan seringkali bersifat pencegahan dini, seperti potensi politik uang, netralitas ASN, dan kampanye terselubung di media sosial. Hal ini menuntut SDM pengawas yang tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dan preventif.

Melalui penguatan ini, Bawaslu Halut berharap seluruh jajaran memiliki standar pemahaman yang sama dan semakin profesional, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas tetap terjaga meski di luar tahapan.

Kegiatan ini diikuti oleh staf sekretariat dan jajaran Divisi Penanganan Pelanggaran dan sengketa, Divisi SDM dan Divisi Pengawasan, Pencegahan dan hubungan masyarakat Bawaslu Halut.