Bawaslu Halut Himbau 7 Poin Penting yang Harus Diperhatikan Partai Politik

TOBELO, Sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi adanya pelanggaran pada tahapan pendaftaran atau verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik Calon Perserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menghimbau kepada Partai Politik dapat memperhatikan beberapa poin penting.\n\nMenurut Ahmad Idris. Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan ada 7 poin yang perlu diperhatikan, Pertama Partai Politik harus memperhatikan keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Utara.\n\nKedua, Partai Politik harus mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Partai Politik di kabupaten serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir.\n\nKetiga, terkait dengan potensi adanya keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik. Keempat, memperhatikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercamtum didalam SIPOL bukan berstatus, Anggota TNI, POLRI, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan Pejabat lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan.\n\nKelima, Usia atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercamtum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik. Keenam Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).\n\nYang terakhir atau yang ke tujuh kata Ahmad, melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran atau pada saat proses verifikasi Partai Politik Calon Perserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara,” Bawaslu siap menerima dan menangani adanya dugaan pelanggaran pada tahapan ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”katanya. (lilo).