Bawaslu Halut Ingatkan Petahana
|
TOBELO. Pilkada serentak tahun 2020 akan diselenggaran di 270 Daerah, Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia mencatat sekitar 70 persen petahana berkompetisi, Kabupaten Halmahera Utara salah satu kabupaten yang menyelenggaran Pilkada tahun 2020.
\n\n\n\nBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)\nKabupaten Halmahera Utara (Halut) mengingatkan kepada Petahana yang\nberkeinginan kembali bertarung di Pilkada di tahun 2020. Agar tidak melakukan\nperombakan birokrasi atau sejenisnya diatas tanggal 6 Februari tahun 2020 atau\ndilarang melakukan mutasi enam bulan sebelum dan sesudah penetapan sebagai\ncalon kepala daerah.
\n\n\n\nDasar hukum larangan mutasi bagi Calon Petahana dapat ditemukan dalam Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan pergantingan pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mentri.
\n\n\n\n“ketentuan ini diperuntuhkan bagi Kepala Daerah yang sedang menjabat atau petahana ingin kembali mencalonkan diri jadi Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2020, kecuali mendapat izin tertulis dari Mentri dalam Negeri,”tegas Ahmad Idris.SE Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yang membidangi Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) (29/11) 2019 kemarin. (Humas/Lilo)
\n
