Bawaslu Halut Kembali Ingatkan Petahana

TOBELO. Badan Pengawas Pemilihan Umum\n(Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kembali mengingatkan kepada\nPetahana yang berkeinginan bertarung pada Pilkada Tahun 2020, terhitung tanggal\n8 Januari 2020 agar tidak lagi melakukan perombakan birokrasi atau pergantian\npejabat.

Dasar hukum larangan bagi Calon Petahana  dapat ditemukan dalam Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan pergantingan pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pada ayat 3 pasal 71 UU No 10 Tahun 2016 juga menjelaskan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2019, menjelaskan bahwa berdasarkan tahapan, penetapan Pasangan Calon (Paslon) untuk Pilkada 2020 jatu pada tanggal 8 Juli Tahun 2020,”artinya Kepala Daerah tidak boleh lagi melakukan perombakan birokrasi atau pergantian pejabat terhitung tanggal 8 Januari 2020, kecuali mendapat persejuan tertulis dari menteri,”tegas Ketua Bawaslu Halut Rafli Kamaludin kamis (2/1/2020) kemarin.

Lebih lanjut kata ketua yang biasa di sapa Raka ini mengatakan, Bupati atau Wakil Bupati selaku Petahana yang melanggar ketentuan tersebut diatas dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diatur pada ayat 5 pasal 71 ,”himbauan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan Bawaslu Halut,” katanya.

Selain itu, Bawaslu Halut juga mengingatkan kepada pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI atau Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” untuk itu dihimbau kepada ASN dan Perangkat Desa juga agar tetap menjaga netralitasnya pada Pilkada 2020,”tutup ketua. (humas/lilo)