Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Halut Libatkan Stakeholder Kaji Indeks Kerawanan Pilkada

Bawaslu Halut Libatkan Stakeholder Kaji Indeks Kerawanan Pilkada
\n

TOBELO,- Dalam rangka pengumpulan informasi\nsehubungan kajian Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah\nserentak tahun 2020,selasa (3/11)\n2019) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Utara (HALUT)\nsebarkan angket yang memuat pertanyaan-pertanyaan pelaksanaan Pemilihan Umum\nTahun 2019 kemarin di Kabupaten Halmahera Utara.

\n\n\n\n

Rapat yang melibatkan Polres, Komisi Pemilihan\nUmum (KPU), Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesbang-Pol, Media Massa dan\nlembaga lainnya yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten\nHalmahera Utara tersebut untuk mengunpulkan data dan informasi\nsebanyak-banyaknya terkait dengan potensi kerawanan Pemilu 2019 kemarin, data\ndan informasi tersebut, kepentingannya untuk menyusun Indeks Kerawanan Pilkada\nBupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

\n\n\n\n

Ahmad Idris Anggota Bawaslu Halut mengatakan\nBawaslu RI sudah beberapa kali menetapkan IKP, pada tahun 2018 Halut IKP dengan\nkategori tinggi, di tahun 2019 IKP Halut kategorinya sedang,” ini menandakan\nIKP di Halut semakin membaik,”katanya saat pertemuan di sekretariat Bawaslu\nHalut.

\n\n\n\n

Atas dasar itulah, menurut Ahmad, Bawaslu\nHalmahera Utara harus mengundang pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan\ndata dan informasi,” apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan lembaga\npenyelenggara Pemilu selama tahapan Pemilu 2019 kemarin juga bisa disampaikan,\nagar ini menjadi bahan evaluasi,”tutunya seraya mengatakan hasil pengumpulan\ndata dan informasi akan disampaikan ke Bawaslu RI  

\n\n\n\n

Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada\nPemilu 2019 kemarin juga disinggung dalam pertemuan, dimana, masih ditemukan\nPemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak masuk dalam DPT\ndan masih banyak lagi masyarakat Halmahera Utara belum melakukan perekaman\ne-KTP. “Di Halut, diduga kurang lebih 11 ribu masyarakat belum melakukan\nperekaman e-KTP, kepada instansi terkait agar dipercepat perekamannya” kata\nAhmad dalam rapat tersebut.

\n\n\n\n

Idham Noh perwakilan dari Kesbang-Pol Halut\nmengatakan Pilkada di tahun 2020 adalah tanggungjawab bersama. Menurutnya,\npemerintah daerah tetap mendukung dan ikut sukseskan Pilkada 2020,” Pemda juga\nakan intens melakukan sosialisasi kepada Pemilih Pemula, sebagai bentuk\ndukungan pemerintah atas pelaksanaan pilkada di 2020,”katanya. (humas/lilo)

\n