Ini Himbauan Kepada Parpol dan Pejabat Negara Jelang Pemilu 2024

TOBELO, Maraknya kegiatan yang mengarah pada kampanye diluar jadwal dengan menggunakan isu yang juga mengarah kepada politik identitas dan SARA, serta adanya aktivitas politik praktis di tempat keagamaan.

Maka dengan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Rafli Kamaluddin menyampaikan lima himbauan kepada Partai Politik, pemangku kepentingan dan pejabat Negara. Pertama meskipun belum ada Partai Politik,Calon Legislatif yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu di tahun 2024, namun Partai Politik dan pemangku kepentingan pemilu agar tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara.

Kedua setiap orang atau termasuk pengurus Partai Politik maupun pejabat untuk dapat menahan diri dengan tidak memintah atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu diluar tahapan kampanye ,”tujuannya demi menjaga kesetaraan perlakukan dan untuk menghindari adanya kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan Pemilu 2024,”katanya.

Ketiga setiap orang, termasuk pengurus atau anggota Partai Politik maupun pejabat Negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan ,” Partai Politik pejabat Negara mestinya menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu,” Cetus ketua.

Keempat Partai Politik bertanggung jawab memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, edukasi kepada msyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (hoax) dan unjaran kebencian (hate speech) menjadi suatu kebutuhan terutama dalam rangka mewujutkan pemilu berintegritas,,”tidak hanya dari sisi hasiln, namun juga proses,”lanjut ketua Rafli Kamaluddin.

Yang terakhir atau yang kelima Rafli menambahkan jelang Pemilu 2024 pejabat Negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalagunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan.,” justru sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat Negara, politikus, sebaiknya memberikan contoh yang baik tentang kepatuhan kepada peraturan,” Rafli mengakhirinya. (lilo/Humas)

Editor: Iswal R