Pilkada 2020, Bawaslu Halut Butuh Panwascam memiliki Independensi dan Berintegritas

TOBELO,- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) membutuhkan penyelenggara adhoc memiliki independensi dan integritas yang kuat dalam mengawal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara di tahun 2020.

Hal ini disampaikan Ahmad Idris Anggota Bawaslu\nHalut pada kegiatan Sosialisasi Rekuitmen Pengawas Pemilihan Kecamatan di\nKantor Camat Tobelo Utara (12/11) 2019,” Pilkada 2020 tarikan kepentingannya sangat\nkuat, maka dibutuhkan pengawas pemilihan juga yang kuat, baik kuat\nindependensinya dan kuat integritasnya,”tegasnya seraya mengatakan tujuan melakukan\nsosialisasi rekuitmen Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam rangka memberikan\ninformasi kepada masyarakat.

Ahmad juga mengatakan Bawaslu Kabupaten\nHalmahera Utara melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan terjauh misalnya\nKecamatan Loloda Utara dan Loloda Kepulauan dan Kecamatan yang pada Pemilihan\nGubernur dan Wakil Gubenur Tahun 2018 kemarin tidak memenuhi kuota pada saat\nrekuitmen Panwascam,” misalnya Kecamatan Tobelo Timur, ada metode sosialisasi\nyang kita akan lakukan, yaitu salah satunya mendatangi Kepala Desa, menyebarkan\nselebaran pengumuman rekuitmen Panwascam di Desa-Desa atau tempat tempat umum,\nuntuk Kecamatan Loloda Utara dan Loloda Kepulauan akan dibentuk tim kabupaten\ndalam rangka melakukan sosialisasi di dua kecamatan tersebut,”ucapnya.

Menurut Ahmad, seleksi Panitia Pengawas\nPemilihan di 17 kecamatan, dilakukan secara terpusat di Tobelo,” semua\nkecamatan dipusatkan di tobelo,” katanya sembari mengatakan seleksi tertulis\ndilakukan secara online sehingga\npeserta dapat mengetahui hasilnya setelah selesai mengerjakan soal.

Selain itu, peserta sosialisasi mempertanyakan\nkejelasan dan kepastian persyaratan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan\nKecamatan pada poin 1 huruf 0 terkait calon anggota panwascam bersedia mengundurkan\ndiri dari jabatan di Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha\nMilik Daerah pada saat mendaftar,” Apakah menjabat sebagai Ketua atau anggota\nBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus mengundurkan diri atau tidak, dan\nPendamping Lokal Desa di tingkat Desa dari Kementrian Desa juga mengundurkan\ndiri atau tidak, karena pada poin ini belum terlalu jelas, tapi kami berharap calon\nyang memiliki jabatan di BUMDes dan Pendamping Desa diperbolehkan tanpa\nmengundurkan diri,” Harap Sofyan Lajame salah satu Peserta Sosialisasi\nrekuitmen.\n\nTerkait dengan itu Ahmad Idris mengatakan\nBawaslu Kabupaten akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu\nProvinsi atau Bawaslu RI untuk memberikan kepastiaan syarat Calon Panitia\nPengawas pemilihan Kecamatan,”BUMN dan BUMD itu sudah jelas harus bersedia\nmengundurkan diri, karena itu sudah tertulis dalam syarat calon, untuk BUMDes\ndan Pendamping Desa di konsultasikan dulu, hasil konsultasi dan koordinasi akan\ndiinformasikan ke public, ”tutup Ahmad (Humas/Aco)\n\n\n\n